Maka berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus perkara a quo yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan dan mewajibkan kepada Termohon selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara (K.TUN) yang dimohonkan dalam Permohonan Pembatalan terhadap Hak Milik Nomor : 20142/Kelurahan Merdekaya Selatan, Surat Ukur Nomor : 00104/2003, tanggal 26-3-2003 Luas 514 m?2; (lima ratus empat belas meter persegi), berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 (Fiktif-Positif);
3. Memerintahkan dan mewajibkan kepada Termohon selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk mencabut dan mencoret dalam daftar buku tanah yang ada pada kantor Termohon berupa Hak Milik Nomor 20142/Kel. Merdekaya Selatan, Surat Ukur Nomor 00104/2003 tanggal 26-3-2003, luas 514 M?2; (lima ratus empat belas meter persegi) tercatat atas nama Gereja Toraja Mamasa;
4. Memerintahkan dan mewajibkan kepada Termohon selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menerbitkan penetapan tertulis dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak putusan perkara a quo ditetapkan (vide Pasal 53 ayat (6) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus perkara a quo mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).